Bayu Waluya : " Kami Telah Terima Kembali Dengan Utuh....."

#klinikaspirasisukabumi

Sukabumi ///  Pernyataan salah satu kader Partai Hanura Jawa Barat, Tedi Kurniawan Pratama prihal dugaan penyalahgunaan anggaran deposit garansi yang dilakukan sebelum terjadi Musyawarah Cabang (Muscab) di seluruh Jawa Barat,  membuat Ketua DPC Partai Hanura Kota Sukabumi, Bayu Waluya turut angkat bicara.

“Perihal kontribusi berupa deposit garansi memang benar ada, landasannya  mengacu pada Peraturan Organisasi (PO) 02 dan Skep 064/065 DPP tentang syarat pencalonan terkait kemampuan bakal calon Ketua DPC untuk membentuk struktur sampai tingkat bawah.” Jelas Bayu.

“Ini adalah merupakan bentuk keseriusan setiap calon untuk pembenahan partai  mulai dari tingkatan Pengurus Anak Cabang (PAC) serta kepengurusan ranting. Dan deposit garansi tersebut dikembalikan secara utuh tanpa ada potongan apapun oleh DPD Jabar juga mekanismenya  dikembalikan setelah terselenggaranya Muscab dan terpilihnya ketua yang baru.” Paparnya.

“Untuk DPC Kota Sukabumi, uang tersebut telah diterima kembali lagi dengan utuh serta telah dipergunakan untuk berbagai program partai. Terutama dalam penguatan struktur partai, mulai tingkat PAC,Ranting dan membentuk Anak ranting.”

DPC Hanura Kota Sukabumi periode 2015 - 2020 dibentuk berdasarkan hasil Muscab yang telah dilaksanakan sesuai dengan mekanisme organisasi sebagaimana PO 02/DPP-HANURA/lV/2015 tentang Musda, Muscab, Musancab, Musran & Musanran. Serta sesuai dgn juklak No :skep/065/DPP-HANURA/Xl/2015. Dan sebagai Ketua Terpilih, Bayu Waluya.

Sementara itu menurut Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Jawa Barat, Fitrun Fitriansyah. “Kebijakan ini telah disepakati dalam Rakorda yang disetujui oleh seluruh kader. Besarannya kata Fitrun Rp10 Juta untuk satu pengurus anak cabang (PAC). Dan Uang deposit tersebut tegasnya akan dikembalikan lagi kepada yang bersangkutan bila tidak terpilih.”

Di tegaskan pula  jika uang deposit tersebut bukan money politics apalagi mahar, seperti yang dituduhkan oleh  kader Hanura. Semuanya transparan dan ada laporannya.

“Melakukan protes dan bermanuver  itu boleh – boleh saja tetapi janganlah  berpikiran negatif apalagi menjurus pada fitnah, apa yang telah saya lakukan sesuai dengan mekanisme yang telah disepakati saat Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Hanura Jabar tahun 2016 lalu.” Pungkasnya ( JJ )